PBB Kecam Uji Coba Nuklir Korut
NEW YORK -- Dewan Keamanan (DK) PBB, mengecam uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara (Korut). Uji coba ini secara jelas telah melanggar resolusi nomor 1718 yang dikeluarkan setelah Korut melakukan uji coba nuklir pada 2006.
Beberapa jam setelah Korut melakukan uji coba nuklir, Senin (25/5) DK PBB menggelar pertemuan darurat atas permintaan Jepang. Selain melontarkan kecaman, DK PBB juga meminta Korut mematuhi resolusi yang pernah dikeluarkan DK PBB.
Resolusi tersebut mendesak Korut untuk menghentikan segala bentuk uji coba nuklir dan kembali dalam pembicaraan enam negara soal program nuklir Korut. DK PBB juga meminta semua negara anggota PBB menjalankan sanksi yang telah ditetapkan pada Korut.
Termasuk di dalamnya adalah embargo senjata dan material yang memungkinkan digunakan dalam program nuklir dan rudal balistik Korut, dan penggeledahan kapal yang dicurigai memuat senjata terlarang untuk Korut.
Dubes Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, menegaskan bahwa kecaman yang dikeluarkan DK PBB baru merupakan respons awal dan langkah selanjutnya akan ditempuh DK PBB. Ia menambahkan, terlalu dini menyingkap langkah rinci yang akan ditempuh DK PBB atas Korut.
''Anggota DK PBB memutuskan segera mulai bekerja merumuskan resolusi DK untuk masalah ini,'' Kata Churkin. Menurut Dubes AS untuk PBB, Susan Rice, lima belas anggota DK PBB sepakat perumusan resolusi mulai dilakukan pada Selasa (26/5) ini.
''Apa yang kita dengar hari ini (Senin) adalah kecaman yang jelas, tidak samar, dan cepat serta sikap menentang terhadap apa yang terjadi,'' kata Rice merujuk pada kecaman DK PBB terhadap uji coba nuklir Korut.
Wakil Dubes Prancis, Jean-Pierre Lacroix, menyatakan pihaknya menginginkan adanya resolusi baru termasuk sanksi baru. Sebab uji coba nuklir itu merupakan perilaku yang harus ada ongkos dan harganya.
Sedangkan Dubes Jepang, Yukio Takasu, mengungkapkan kegembiraannya karena permintaan Jepang untuk menggelar pertemuan darurat dikabulkan DK PBB. Ia juga senang negara-negara anggota DK PBB lainnya sepakat untuk mengeluarkan resolusi baru atas Korut.
Namun Takasu mengingatkan pula bahwa sanksi yang dijatuhkan pada tiga perusahaan Korut, menyusul peluncuran roket Korut pada 5 April lalu, tak berdampak.''Jadi, kita harus benar-benar memikirkan secara cermat apa yang akan efektif untuk mengatasi sikap Korut ini.''
Pada 5 April lalu, Korut meluncurkan roket jarak jauhnya. Mereka mengklaim itu adalah bagian pengembangan program ruang angkasa mereka. Namun dunia meyakini roket itu merupakan bagian dari pengembangan program senjata nuklir Korut.
Menyusul peluncuran roket itu, DK PBB melontarkan kecaman atas langkah Korut itu. Menurut Churkin, uji coba nuklir Korut pada Senin tak hanya bertentangan dengan resolusi DK PBB tetapi juga traktat nonproliferasi nuklir (NPT).
''Rusia merupakan salah satu perumus dokumen tersebut dan kami pikir keduanya sangat penting dalam hubungan internasional. Jadi, apa pun yang akan mengabaikan dokumen itu merupakan langkah serius dan perlu mendapatkan respons yang kuat,'' kata Churkin menegaskan.
Departemen Pertahanan Rusia, memberikan konfirmasi bahwa ledakan atom terjadi pada Senin pagi di timur laut Korut. Menurut mereka, kekuatan ledakan itu diperkirakan sama dengan ledakan bom yang menghantam Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II.
Sekjen PBB, Ban Ki-moon, menegaskan pula bahwa uji coba nuklir itu merupakan pelanggaran berat terhadap resolusi DK PBB. Ia meminta DK PBB untuk menyampaikan pesan kuat dan padu yang bertujuan mewujudkan denuklirisasi, perdamaian, dan keamanan di Semenanjung Korea.
Seorang pejabat Korsel yang dikutip surat kabar, Yonhap, menyatakan bahwa Korut juga siap meluncurkan rudal jarak pendeknya di wilayah pantai barat. Peluncuran diperkirakan akan dilakukan pada Selasa atau Rabu ini.
''Korut telah melarang kapal untuk berada di perairan yang berada di provinsi Pyongan Utara antara 25 dan 27 Mei ini. Kelihatannya, Korut akan meluncurkan rudal jarak pendeknya pada hari ini (Selasa) atau besok,'' ungkap pejabat tersebut.
Beberapa jam setelah Korut melakukan uji coba nuklir, Senin (25/5) DK PBB menggelar pertemuan darurat atas permintaan Jepang. Selain melontarkan kecaman, DK PBB juga meminta Korut mematuhi resolusi yang pernah dikeluarkan DK PBB.
Resolusi tersebut mendesak Korut untuk menghentikan segala bentuk uji coba nuklir dan kembali dalam pembicaraan enam negara soal program nuklir Korut. DK PBB juga meminta semua negara anggota PBB menjalankan sanksi yang telah ditetapkan pada Korut.
Termasuk di dalamnya adalah embargo senjata dan material yang memungkinkan digunakan dalam program nuklir dan rudal balistik Korut, dan penggeledahan kapal yang dicurigai memuat senjata terlarang untuk Korut.
Dubes Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, menegaskan bahwa kecaman yang dikeluarkan DK PBB baru merupakan respons awal dan langkah selanjutnya akan ditempuh DK PBB. Ia menambahkan, terlalu dini menyingkap langkah rinci yang akan ditempuh DK PBB atas Korut.
''Anggota DK PBB memutuskan segera mulai bekerja merumuskan resolusi DK untuk masalah ini,'' Kata Churkin. Menurut Dubes AS untuk PBB, Susan Rice, lima belas anggota DK PBB sepakat perumusan resolusi mulai dilakukan pada Selasa (26/5) ini.
''Apa yang kita dengar hari ini (Senin) adalah kecaman yang jelas, tidak samar, dan cepat serta sikap menentang terhadap apa yang terjadi,'' kata Rice merujuk pada kecaman DK PBB terhadap uji coba nuklir Korut.
Wakil Dubes Prancis, Jean-Pierre Lacroix, menyatakan pihaknya menginginkan adanya resolusi baru termasuk sanksi baru. Sebab uji coba nuklir itu merupakan perilaku yang harus ada ongkos dan harganya.
Sedangkan Dubes Jepang, Yukio Takasu, mengungkapkan kegembiraannya karena permintaan Jepang untuk menggelar pertemuan darurat dikabulkan DK PBB. Ia juga senang negara-negara anggota DK PBB lainnya sepakat untuk mengeluarkan resolusi baru atas Korut.
Namun Takasu mengingatkan pula bahwa sanksi yang dijatuhkan pada tiga perusahaan Korut, menyusul peluncuran roket Korut pada 5 April lalu, tak berdampak.''Jadi, kita harus benar-benar memikirkan secara cermat apa yang akan efektif untuk mengatasi sikap Korut ini.''
Pada 5 April lalu, Korut meluncurkan roket jarak jauhnya. Mereka mengklaim itu adalah bagian pengembangan program ruang angkasa mereka. Namun dunia meyakini roket itu merupakan bagian dari pengembangan program senjata nuklir Korut.
Menyusul peluncuran roket itu, DK PBB melontarkan kecaman atas langkah Korut itu. Menurut Churkin, uji coba nuklir Korut pada Senin tak hanya bertentangan dengan resolusi DK PBB tetapi juga traktat nonproliferasi nuklir (NPT).
''Rusia merupakan salah satu perumus dokumen tersebut dan kami pikir keduanya sangat penting dalam hubungan internasional. Jadi, apa pun yang akan mengabaikan dokumen itu merupakan langkah serius dan perlu mendapatkan respons yang kuat,'' kata Churkin menegaskan.
Departemen Pertahanan Rusia, memberikan konfirmasi bahwa ledakan atom terjadi pada Senin pagi di timur laut Korut. Menurut mereka, kekuatan ledakan itu diperkirakan sama dengan ledakan bom yang menghantam Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II.
Sekjen PBB, Ban Ki-moon, menegaskan pula bahwa uji coba nuklir itu merupakan pelanggaran berat terhadap resolusi DK PBB. Ia meminta DK PBB untuk menyampaikan pesan kuat dan padu yang bertujuan mewujudkan denuklirisasi, perdamaian, dan keamanan di Semenanjung Korea.
Seorang pejabat Korsel yang dikutip surat kabar, Yonhap, menyatakan bahwa Korut juga siap meluncurkan rudal jarak pendeknya di wilayah pantai barat. Peluncuran diperkirakan akan dilakukan pada Selasa atau Rabu ini.
''Korut telah melarang kapal untuk berada di perairan yang berada di provinsi Pyongan Utara antara 25 dan 27 Mei ini. Kelihatannya, Korut akan meluncurkan rudal jarak pendeknya pada hari ini (Selasa) atau besok,'' ungkap pejabat tersebut.
